 |
| Riadis Sulhi, Ketua IJTI NTB. Foto: Istimewa |
Mataram, NTBPost.com – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluarkan pernyataan tegas terhadap kebijakan Pemerintah Daerah NTB yang melarang pejabat Pemprov NTB untuk diwawancarai langsung oleh media. Keputusan ini dianggap sebagai langkah mundur dalam paradigma berpikir pejabat daerah serta bertentangan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik.
Kebijakan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, dalam rapat pimpinan perdana bersama pimpinan OPD dan instansi terkait, pada Senin (24/02). Dalam arahannya, Dinda memerintahkan agar seluruh informasi terkait pemberitaan lingkup pemerintah provinsi NTB harus terkonfirmasi melalui Dinas Komunikasi dan Digital (Diskomdigi) NTB.
Ketua IJTI NTB, Riadis Sulhi, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat demokrasi, asas keterbukaan informasi, dan kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Kebijakan ini membatasi akses jurnalis dalam memperoleh informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan langsung dari pejabat terkait. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik," ujarnya Riadis dalam rilis resmi tertulis IJTI NTB. Senin, (24/02)
Riadis juga menyampaikan bahwa alasan Wakil Gubernur NTB harus dievaluasi kembali agar tidak menimbulkan bias persepsi di kalangan awak media sendiri.
"Kita menghormati kebijakan apapun yang akan dituangkan, namun seharusnya birokrasi paham bagaimana media mencari informasi, karena kita ini bekerja sebagai kontrol sosial, dan bekerja dilindungi undang-undang, bukan hanya menerima informasi normatif atau rilis saja," imbuhnya.
IJTI NTB menuntut Pemda NTB untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan memberikan akses wawancara langsung dengan pejabat publik. Selain itu, IJTI NTB juga mengajak seluruh insan pers di NTB untuk tetap berpegang teguh pada prinsip independensi jurnalistik serta memperjuangkan hak atas kebebasan memperoleh informasi.
Ketua IJTI NTB juga mengajak seluruh organisasi pers untuk menyatukan suara, bersatu, dan menyatakan sikap demi informasi yang akurat serta memberikan informasi yang benar bagi masyarakat agar integritas pers tetap terjaga.
"Media sudah melewati banyak model kepemimpinan di daerah, dan kita memiliki pakem untuk tetap mendukung kebebasan pers. Pelemahan pers dalam bentuk apapun harus dilawan," tutupnya. (red.)
Komentar0