Lombok Tengah, NTBPost.com – Wakil Menteri Pertanian RI bersama dengan Ketua Umum HPN melakukan penanaman padi varietas Gamagora 7 di Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada Senin (6/1).
Padi varietas Gamagora 7 diprediksi mampu menghasilkan panen yang lebih besar dibandingkan dengan varietas padi lainnya. Ketua HKTI NTB, Wilgo Zainar, menyatakan bahwa varietas Gamagora 7, yang dikembangkan oleh Universitas Gajah Mada, diklaim sebagai salah satu varietas unggul yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan kondisi lahan. "Bibit padi Gamagora 7 ini dapat menghasilkan sekitar 12 ton per hektar lahan," jelas Wilgo.
"Hari ini kita sudah melakukan penanaman padi Gamagora 7 di Desa Pengembur dengan luas lahan sekitar 20 hektar," tambahnya. Dengan hasil yang begitu besar dibandingkan dengan jenis bibit lainnya, yang biasanya hanya menghasilkan 6 hingga 7 ton per hektar, varietas Gamagora 7 dapat ditanam dengan lahan yang lebih luas lagi. "Gamagora ini bisa ditanam dua kali dengan anakan yang lebih banyak hingga mencapai 47 anakan," lanjutnya.
Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor gabah, sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo. "Bismillah, ini salah satu langkah ke depan untuk masa depan yang lebih cerah," tambah Wilgo.
Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk meningkatkan hasil pangan yang lebih baik. Ia juga menyebutkan bahwa di setiap kunjungannya ke daerah, masyarakat sering mengeluhkan harga pupuk yang sangat tinggi. Seperti saat melaksanakan kunjungan di daerah Bondowoso beberapa minggu lalu, ditemukan harga pupuk mencapai 140-150 ribu per karung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya 115 ribu rupiah per karung. "Mungkin ada tambahan operasional lainnya sehingga harganya begitu tinggi," jelas Sudaryono.
Sudaryono juga menyinggung soal kelangkaan pupuk yang sering terjadi setiap kali masa tanam. Namun, hal tersebut dirasa tidak akan terjadi lagi, dikarenakan adanya penambahan pupuk oleh presiden yang tidak tergantung pada anggaran. "Sebelumnya kan itu sesuai anggaran, namun di pemerintahan Pak Prabowo tidak seperti itu. Akan normal walaupun ada permasalahan di luar," tambahnya.
Sudaryono menegaskan jika terjadi permasalahan pupuk di NTB, dirinya memerintahkan agar segera diselesaikan secepatnya. "Instruksi ini harus segera dijalankan," tutupnya.
Komentar0