Akan tetapi dalam perjalannya, Pemkab Lotim terus keluarkan SK tenaga Honda baru. Padahal kondisi PAD Lotim selama 3 tahun belakangan kondisinya anjlok, yang kemudian berdampak kepada pembayaran tertunda.
Sementara itu, pihak DPRD Lotim terus mengingatkan dan mewanti-wanti terkait dengan penerbitan SK baru saat itu. Karena adanya kekurangan anggaran pemda dalam 3 tahun terakhir ini.
"Sekarang terbukti kalo kita itu terkendala membayar dan hutang jatuh tempo juga cukup tinggi beberapa tahun ini," terangnya di kantornya,Rabu (13/3).
Atas itu, pihaknya meminta Pemkab Lotim untuk bisa bertanggungjawab dan bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
"Sekarang kita berharap dan menuntut Pemkab agar bertanggungjawab terhadap honorarium pegawai Honda, jangan sampai selalu terlambat. Karena kasian mereka bekerja dengan beban kerja yang cukup berat tanpa dibarengi operasional kerja yang memadai dan tepat waktu," tandasnya.(N02).
Komentar0