Sementara disisi lain hutang jatuh tempo (Hujat) Pemkab Lotim kepada pihak ketiga dan perbankan masih banyak. Tentu ini juga berdampak terhadap penundaan pembayaran honor kepada tenaga Honda.
"Jumlah tenaga Honda di Lotim meningkat PAD melorot, tapi Hujat ada dimana-mana," kata singkat Ketua DPD Partai Golkar Lotim, yang juga Ketua Komisi III DPRD Lotim, pada Kamis (7|3).
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lotim, Amrul Jihadi, ST, mengatakan pihak DPRD Lotim sering mengingatkan Pemkab Lotim dalam kegiatan rapat-rapat kerja eksekutif dan legislatif, terkait soal tenaga Honda dan sudah ada kesepakatan oleh Pemkab untuk dilakukan penyetopan.
Akan tetapi dalam perjalannya, Pemkab Lotim terus keluarkan SK tenaga Honda baru. Padahal kondisi PAD Lotim selama 3 tahun belakangan kondisinya anjlok, yang kemudian berdampak kepada pembayaran tertunda.
Sementara itu, pihak DPRD Lotim terus mengingatkan dan mewanti-wanti terkait dengan penerbitan SK baru saat itu. Karena adanya kekurangan anggaran pemda dalam 3 tahun terakhir ini.
"Sekarang terbukti kalo kita itu terkendala membayar dan hutang jatuh tempo juga cukup tinggi beberapa tahun ini," terangnya.
Atas itu, pihaknya meminta Pemkab Lotim untuk bisa bertanggungjawab dan bisa menyelesaikan persoalan tersebut.
"Sekarang kita berharap dan menuntut Pemkab agar bertanggungjawab terhadap honorarium pegawai Honda, jangan sampai selalu terlambat. Karena kasian mereka bekerja dengan beban kerja yang cukup berat tanpa dibarengi operasional kerja yang memadai dan tepat waktu," tandasnya.(N02).
Komentar0