Bukan tanpa alasan, ia menyatakan demikian karena disebabkan beberapa persoalan seperti dugaan keterlibatan PJ Gubernur dalam kasus Pasir besi di kabupaten Lombok Timur. Jelasnya ia sampaikan bahwa PJ Gubernur pernah di periksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di katakan PJ Gubernur NTB ketika menjadi sekertaris daerah sempat menjalani pemeriksaan di Kejaksan Tinggi (KEJATI NTB) sebagai mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP NTB), dalam kasus dugaan Tindak pidana korupsi Pasir Besi di Lombok Timur meskipun saat itu hanya sebagai saksi.
Di kasus lain, PJ Gubernur NTB pernah di panggil oleh KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta geratifikasi dengan tersangka eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfhi. Oleh sebab itu Rofiki meminta agar Mendagri memecat PJ Gubernur NTB dari Jabatannya.
“ PJ Gubernur NTB ini harus di pecat karena menurutku ini sudah cacat hukum” tegasnya
Permasalahan Lain yang disebutkan oleh Mantan Menteri Luar Negeri Bem UGR ini adalah tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh PJ Gubernur NTB terkait dengan penghapusan program beasiswa NTB.
“ padahal pendidikan adalah lading sektor kemajuan sebuah negara tidak terkecuali kemajuan sebuah daerah” sindirnya
Ia menyampaikan ditengah LMND secara nasional memperjuangkan realokasi politik anggaran dengan tujuan kemudahan akses pendidikan agar bisa di akses oleh seluruh rakyat Indonesia dengan telah dideklarisakannya manifesto pendidikan nasional yang emansipatoris, salah satu isi dari isi manifesto tersebut mendorong pemerintah untuk menambah kuota beasiswa di Indonesia, di NTB Pejabat gubernur malah menghapus anggaran beasiswa untuk anak-anak NTB
“ ditengah LMND memperjuangkan kesetaran akses pendidikan, penambahan kouta beasiswa, PJ gubernur NTB malah menghapus (menstop) anggaran beasiswa yang di programkan gubernur sebelumnya padahal sudah ada diva dan lebih memilih menganggarkan renovasi pembangunan gedung gubernur senilai 40 miliar, ” tegasnya
Lanjut ia mengatakan, kualitas pendidikan di NTB tergolong kurang bagus pasalnya kualitas pendidikan yang ada di NTB hanya mengalahkan papua ketika Indonesia masih memiliki 34 provinsi.
Penghapusan anggaran beasiswa untuk anak NTB yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi adalah kebijakan yang kontra produktif. Pasalnya pemberian beasiswa adalah solusi atas mahalnya biaya akses pendidikan.
Bayangkan menurut data BPS pada tahun ajaran 2020/2021 pengeluaran tertinggi mahasiswa 21,1 juta pertahun, menurut data OJK pengeluaran mahasiswa meningkat 10% sampai dengan 12 % pertahun. Artinya jika dikorelasikan dengan dengan data seblumnya pengeluaran tertinggi mahasiswa pada tahun ajaran 2023/2024 sekitar +/- 27,3 juta per tahun. ini belum termasuk pengeluaran biaya tempat tinggal yang meningkat pula.
Sedangkan peningkatan penghasilan masyarakat Indonesia sekitar 5,3 % pertahunnya, angaplah pendapatan pertahunnya +/- 72 juta yang jika dibagi dalam satu bulan menghasilkan 6 juta, berarti biaya kuliah tersebut +/- 35% dari gaji.
“ itu baru untuk satu anak, bayangkan bila membiayai dua anak sekaligus. Sudah pasti mereka akan seret dalam keuangannya, bahkan yang paling ekstrem mengambil jalan pintas pinjaman” tegasnya
Terakhir, ia menganggap PJ Gubernur NTB gagal mengendalikan Inflasi dan Devisiasi, meskipun beberapa hari lalu tercantum dibeberapa media Inflasi di NTB mulai menurun tetapi dirinya akan mengkaji kembali apakah inflasi di NTB benar-benar terkendali.
“Pasalnya beberapa bahan pokok terus meningkat sperti cabe dan yang lainnya” pungkasnya
Dengan beberapa permasalahan tersebut, Jika Mendagri Tidak mengevaluasi atau Memecat PJ Gubernur NTB, dirinya mengatakan akan mengintruksikan seluruh Kabupaten/Kota LMND Se-NTB
“ LMND punya basis 6 Kabupaten/kota di NTB, dan akan kami intruksikan untuk aksi serentak jika Mendagri berdiam diri dengan kondisi yang menghawatirkan ini” tutupnya.(N02)
Komentar0