Kongres yang awalnya berjalan kondusif dan tertib di cederai oleh aksi Walk Out beberapa wilayah dan kota, yakni Wilayah Sulawesi tengah, Sulawesi barat, Sulawesi utara, kota Siantar, kota Palembang, kota Lampung dan Kota Mataram. Aksi Walk Out tersebut di karenakan kekecewaan mereka tidak mampu mendapatkan dukungan forum pada pembahasan salah satu poin dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Point yang dimaksud adalah afiliasi politik LMND dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Sebagai informasi bahwa selama 23 tahun LMND berdiri, poin afiliasi politik dengan PRD tidak pernah dimasukkan dalam AD/ART organisasi, tetapi keduanya bekerjasama dan bersinergi dalam hal programatik saja. Point afiliasi politik ini dimasukkan dalam konstitusi organisasi pada kongres VIII LMND Jakarta tahun 2019. Lebih dari itu, PRD saat ini mengalami kevakuman struktural dan telah beralih membangun partai elektoral.
"Mereka memaksakan kehendak agar LMND tetap berafiliasi politik pada PRD, sementara mayoritas peserta kongres tidak mengharapkan lagi poin afiliasi politik dimasukkan dalam konstitusi. Sebenarnya Kongres memiliki mekanisme penyelesaian bila terjadi perbedaan pendapat yang sulit disatukan yakni melalui mufakat atau loby-loby, namun mereka lebih memilih walk out," kata Sekertaris Jenderal LMND terpilih Goldy Herdiansyah dalam rilis yang diterima, Rabu, (28/12).
Menurutnya, belakangan diketahui beberapa wilayah dan kota yang Walk Out saat kongres menggalang kekuatan yang di koordinir struktural Partai tertentu dengan membentuk Komite Penyelamat Ideologi Politik Organisasi (KP-IPO).
Kelompok pragmatis ini membangun sentimen dan narasi mengadu domba yang bertujuan memecah belah LMND, yang saat ini telah bergerak maju hanya untuk memenuhi kehendak dan hasrat untuk menjadikan LMND sebagai pionir agar bisa dikendalikan tanpa kemandirian secara organisasional.
"Entah apa yang mau diselamatkan dari kelompok ini tidak jelas. Sementara ada oknum struktural Partai yang ingin diduga memecah belah LMND dan sebelumnya oknum pengurus LMND tetapi tidak pernah terlibat dalam kerja-kerja keorganisasian dan hanya fokus kerja-kerja partai namun setelah mengalami kegagalan, mereka kembali di LMND untuk merusak konsolidasi organisasi," ucap Goldy.
Selain itu,tambahnya adanya kelompok yang menyebarkan disinformasi di ruang publik dan melakukan fitnah dengan mengatakan pelaksanaan Kongres IX Makassar penuh tindakan intimidasi dan represifitas.
Maka apa yang sebenarnya terjadi ialah kita (LMND) sedang berhadapan dengan upaya pecah belah oleh pihak luar yang sepertinya sangat berhasrat menguasai organisasi kita.
" Apakah kawan-kawan yang ikut-ikutan bermanuver di atas menyadarinya atau tidak, entahlah," ungkap Goldy penuh tanda tanya.
Selain itu,lanjutnya kelompok penganut Devide et Impera ini membangun narasi kebencian dan propaganda kurang baik terhadap kepengurusan LMND sebelumnya dengan mengatakan bahwa kerja-kerja organisasi tidak berjalan dan telah melenceng dari prinsip-prinsip keorganisasian.
Padahal, semua kerja-kerja ideologi, politik, organisasi telah disampaikan dan di pertanggung jawabkan dalam kongres tanpa ada bantahan ataupun penolakan dari peserta kongres.
Sementara itu mereka semua ada dalam kongres pada saat sidang pleno laporan pertanggungjawaban. Dimana mereka menerima dan tidak ada penolakan sedikitpun. Kemudian cara-cara yang mereka lakukan adalah satu tindakan kurang terpuji. Apalagi tiga orang inisiator KP-IPO adalah mantan pengurus Eknas LMND yang tidak melakukan kerja-kerja keorganisasian selama periode kepengurusan.
Padahal jabatan ke tiga orang ini sangat strategis di struktural, yakni Mesak Habari sebagai Wakil Ketua umum I bidang politik dalam negeri, Septian Path wakil ketua umum II bidang hubungan internasional, serta Samsudin Saman, wakil ketua umum III bidang SDM dan SDA.
" Jadi, tuduhan mereka tentang kepengurusan sebelumnya dengan mengatakan bahwa liberal dan tumpuan oligarki adalah ahistoris, subjektif, tendensius dan politis. Kerangka pikir yang dibangun sangat dogmatis dan menegasikan peran mereka sebagai bagian dari kolektif pengurus," ujar Goldy.
Terakhir,kata Sekjen, hal yang paling memalukan dari kelompok ini adalah klaim-klaim sepihak yang terlibat dalam KP-IPO. Dari laporan press release yang disampaikan bahwa terhitung ada 20 wilayah, kabupaten/kota yang tergabung dalam KP-IPO. Ini adalah informasi sesat, bohong dan tidak berdasar.
"Mereka membangun kekuatan dengan mengkonsolidasikan person-person yang tidak lagi berada dalam struktural organisasi atau pun mereka yang telah demisioner sebagai pengurus LMND, tutup Goldy.(Red).
Komentar0