Kelompok pelajar dan penerima bansos dinilai paling rentan terpapar, NTB siapkan penguatan regulasi dan pemberdayaan masyarakat
![]() |
| Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik. Foto: Istimewa |
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, saat menjadi narasumber dalam Dialog Daerah yang digelar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi NTB di Mataram, Selasa (3/11/2026).
Dalam dialog tersebut, Ahsanul Khalik mengungkapkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi digital telah mempercepat penyebaran pinjol ilegal dan judi online ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk wilayah pedesaan yang sebelumnya relatif terlindungi dari praktik-praktik tersebut.
Menurutnya, kondisi yang paling mengkhawatirkan adalah mulai terpaparnya kelompok rentan seperti pelajar dan masyarakat penerima bantuan sosial. Kelompok ini dinilai mudah menjadi sasaran karena keterbatasan literasi digital dan keuangan.
"Pinjol ilegal dan judi online bukan lagi persoalan individu, tetapi telah menjadi masalah sosial yang kompleks. Penanganannya membutuhkan pendekatan yang terintegrasi, berkelanjutan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan," tegas Aka, sapaan akrab Ahsanul Khalik.
Ia menjelaskan dampak pinjol ilegal dan judi online tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi. Lebih jauh, praktik tersebut dapat memicu berbagai persoalan sosial mulai dari penumpukan utang, kehilangan pekerjaan dan aset, terganggunya ketahanan keluarga, hingga meningkatnya risiko kemiskinan dan kerentanan sosial di masyarakat.
Sebagai langkah pencegahan, Pemprov NTB mendorong integrasi Program Desa Berdaya dengan berbagai program edukasi dan perlindungan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat literasi digital, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sekaligus membangun ketahanan sosial di tingkat desa terhadap ancaman kejahatan digital.
Selain itu, penguatan sistem pengaduan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Melalui optimalisasi SP4N-LAPOR, pemerintah berharap masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk menyampaikan pengaduan terkait berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk pinjol ilegal dan judi online. Sistem tersebut diharapkan mampu menciptakan mekanisme pelaporan yang lebih transparan, terkoordinasi, dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, Indra Alamsyah, menjelaskan bahwa saat ini DPRD bersama pemerintah daerah tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pinjaman Online Ilegal dan Judi Online. Regulasi tersebut disusun sebagai landasan hukum dalam memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari dampak negatif kedua praktik tersebut.
"Pembentukan Perda membutuhkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Selain proses legislasi yang terstruktur dan sesuai ketentuan, sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting agar regulasi ini dipahami dan memberikan manfaat nyata," jelas Indra.
Menurutnya, keberadaan perda tersebut sangat penting karena dampak pinjol ilegal dan judi online telah menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, keluarga, hingga kehidupan sosial.
Dari perspektif akademis, Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dr. Muh. Risnain, menilai pinjaman online ilegal dan judi online menjadi salah satu faktor yang dapat memperparah kemiskinan ekstrem di NTB. Dampaknya tidak hanya terlihat pada kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga terhadap kesehatan mental, keharmonisan keluarga, dan stabilitas sosial.
"Penanganan pinjol dan judol tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, rehabilitasi, koordinasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi masyarakat NTB serta memperkuat ketahanan keluarga," ujarnya.
Risnain juga mendorong lahirnya program Desa Sadar Pinjol dan Desa Sadar Judol yang terintegrasi dengan Program Desa Berdaya. Program tersebut diharapkan dapat memperluas literasi keuangan digital, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta membangun ketahanan kolektif terhadap berbagai bentuk kejahatan berbasis digital.
Melalui penguatan regulasi, koordinasi lintas sektor, sistem pengaduan yang terintegrasi, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB berharap mampu membangun sistem pencegahan dan penanganan yang lebih efektif terhadap pinjol ilegal dan judi online. Upaya ini diharapkan tidak hanya melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga dan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di daerah. (NTBPost/red.)

Komentar0